eei-alex.com – Ahli politik dan keamanan internasional Kampus Murdoch Australia Ian Wilson mengomentari megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dibuat di zaman pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ke Al Jazeera, dia menjelaskan jika project IKN menggambarkan keunikan pemerintah Jokowi.
“Pertama, (IKN memperlihatkan) pemerintah yang makin otokratis dan terpisahkan dari kedaulatan masyarakat, ingat IKN secara fisik akan jauh dari warga sipil yang terus berkembang yang sudah jadi dasar koalisi demokrasi di Indonesia,” tutur Wilson, Sabtu (17/8).
Menurut dia, ini akan memisah pemerintahan dari komplikasi dan konflik di Jakarta, yang dipandang menggambarkan keadaan di Tanah Air.
“Dan gestur kedaulatan masyarakat dan lembaga-lembaga, seperti demonstrasi, protes, dan pengerahan, yang sudah jadi beberapa bentuk penting dari cek and balance pada kekuasaan,” terang Wilson selanjutnya, d ikutip dari Al Jazeera.
RUDAL: Apa itu Revolusi Gen Z Pertama Dunia di Bangladesh?
Sementara periset senior ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Siwage Dharma Negara, menjelaskan ke Al Jazeera ide pembangunan IKN ialah “project periode panjang untuk menangani ketimpangan pembangunan dan permasalahan di Jakarta”.
Menurut dia, waktu sering jadi kedukaan khusus dalam pembangunan IKN.
“Pemerintahan berpendapat jika ‘jika tidak saat ini, kapan kembali?’ Bila diundur, mungkin tidak pernah terjadi,” terangnya.
“Untuk mereka yang tidak sepakat, waktunya dipandang tidak pas karena ekonomi sedang tidak baik, menjadi bergantung dari segi mana kita menyaksikannya,” tambah Negara selanjutnya.
Keterikatan akan investasi asing
Selanjutnya, Wilson memandang keterikatan pada investasi asing memperlihatkan konflik dari ibukota baru itu.
Sampai Juli 2024, Al Jazeera menjelaskan investasi di IKN sudah capai US$6,2 miliar atau Rp97,32 triliun (anggapan kurs Rp15.697 per dolar AS), atau sekitaran 15 % dari prediksi keseluruhan investasi yang diperlukan.
Menurut pemerintahan, sudah diterima sekitaran 369 surat pengakuan ketertarikan dari beberapa investor yang beberapa dari Singapura.
Sampai sekarang ini, dua perusahaan Singapura sudah tanda-tangani kesepakatan termasuk Nusantara State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Gree. Ke-2 nya akan terturut dalam energi terbarukan dan pengendalian sampah.
“Keterikatan besar pada investasi asing untuk membuat IKN, yang dipasarkan persyaratan dan pengecualian dengan janji manis, bukan hanya tidak berhasil, tapi juga benar-benar berlawanan dengan retorika nasionalis yang memicu project ini: ibukota negara yang dibuat uang asing,” tutur Wilson