eei-alex.com – Presiden Prabowo mengajukan usul pilkada atau pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD. Partai-partai simpatisannya juga satu demi satu mengatakan setuju dengan saran Prabowo ini.
Presiden berargumen saran ini didasari mahalnya biaya mengadakan pilkada atau pemilihan kepala daerah langsung. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengomentari gagasan itu. Dia menjelaskan argumen tingginya ongkos pemilihan kepala daerah ialah alasan classic yang tetap diulangi dan tanpa data yang terang.
“Lagu pilu diputar kembali. Pemilihan kepala daerah DPRD. Argumen ongkosnya terlampau mahal, berkesan classic diulangi,” ucapnya ke Tempo, pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Ray mengatakan, tidak ada data benar yang memperlihatkan berapakah besarannya, ke mana pendistribusiannya, atau bagaimana memperolehnya. Selama ini, katanya, ongkos yang dapat ditegaskan ialah dana kampanye yang mereka adukan ke Komisi Pemilihan Umum Wilayah (KPUD).
“Bila melihat laporan dana kampanye itu, nyaris tidak diketemukan signal kuat jika ada ongkos paslon yang besar sekali atau mahal,” kata satu diantara pendiri Komite Mandiri Pemantau Pemilu tersebut.
Tetapi bila realita di atas lapangan diketemukan banyak dana yang dikeluarkan, Ray menyebutkan hal tersebut terang tidak dibetulkan. Dalam kata lain, ada dana kampanye yang tidak disampaikan dan hal itu adalah pelanggaran.
Ray mengutamakan, ongkos pemilihan kepala daerah langsung menjadi mahal karena sikap tidak bisa dipercaya, bukan lantaran kekeliruan pada mekanisme. Ia menyebutkan praktik-praktik seperti pembelian suara, pembayaran kendaraan politik, sampai suap ke pelaksana sebagai akar permasalahan.
“Paslon dikejar kemenangan bukan kemauan persaingan yang jurdil. Dengan sasaran harus menang itu, karena itu proses jurdil diacuhkan. Suara dibeli, perahu dibayarkan, pelaksana disuap,” ucapnya.
Dalam masalah ini, tutur Ray, permasalahannya tidak pada ongkos mahal. Namun, ada di tata urus dan moralitas partai dalam mengangkat calon mereka.
Ray mengingati, pemilihan kepala daerah langsung ialah amanah dari beberapa pendiri bangsa. Ia mencuplik Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1957 mengenai Pokok-Pokok Pemerintah Wilayah.
“Pada dasarnya seorang kepala wilayah itu sebaiknya seseorang yang dekat ke dan dikenali oleh warga wilayah yang berkaitan itu, dan karena itu kepala wilayah sebaiknya seseorang yang mendapatkan keyakinan dari masyarakat itu dan diserahi kekuasaan atas keyakinan masyarakat tersebut. Sehubungan dengan itu, karena itu jalan salah satu untuk penuhi tujuan itu adalah jika kepala wilayah itu sebaiknya diputuskan secara langsung oleh masyarakat dari wilayah yang berkaitan,” begitu isi pasal itu.
Oleh karenanya, kata Ray, seharusnya Indonesia berlakukan pemilihan kepala daerah ini sebagai amanah dari beberapa pendiri bangsa. Amanah itu, katanya, harus dijaga dan diterapkan berhati-hati.
“Beberapa pimpinan dan pendiri bangsa kita dulu berpikiran dan membuat desain Indonesia dengan melihat masa datang, sekarang, kenapa pimpinan dan elit bangsa ini berpikiran dan membuat desain Indonesia dengan masa silam?” kata Ray.
Awalnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tertarik sama pertimbangan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berkenaan pembaruan mekanisme demokrasi. Ia menyorot mahalnya ongkos yang perlu dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah.
“Saya tertarik pertimbangan ketua umum Golkar, menurut saya ini hari yang terpenting, yang dikatakan Partai Golkar barusan, jika kita rasakan demokrasi yang kita lakukan ada banyak hal yang perlu kita benahi bersama,” ucapnya dalam Pucuk Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo juga mengajukan usul acara pesta demokrasi untuk pilih DPRD saja. Kemudian, DPRD lah yang hendak pilih gubernur sampai bupati. Menurut Prabowo, mekanisme itu semakin lebih efisien dan dapat menekan banyak ongkos.
“Saya saksikan beberapa negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya telah DPRD tersebut yang milih gubernur, milih bupati,” katanya.
Menurutnya, mekanisme itu semakin lebih efisien dan dapat menekan banyak ongkos. “Saya saksikan beberapa negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya telah DPRD tersebut yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, pilihan itu dapat dilaksanakan untuk menekan besarnya bujet untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah. Bujet sebesar itu, kata Prabowo, lebih bagus dipakai untuk keperluan warga.
“Efisien tidak keluar uang? Uang yang dapat berikan makan beberapa anak kita, uang yang dapat benahi sekolah, dapat benahi irigasi,” kata Prabowo.
Ia menyentuh jumlahnya bujet politik yang perlu dikeluarkan oleh peserta pemilihan kepala daerah. Ingat hal tersebut, Prabowo merekomendasikan memerlukan penilaian mekanisme secara bersama.
Pengakuan Prabowo itu juga mendapatkan support dari partai-partai simpatisannya. Partai Instruksi Nasional atau PAN menyebutkan dialog masalah pemilihan oleh DPRD ini sebenarnya telah lama diulas di intern partai tersebut. “Jika Presiden yang mengawali mengusung wawasan ini, keliatannya semakin lebih gampang untuk dijajakan ke semua parpol yang terdapat,” Ketua DPP Partai Instruksi Nasional Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024, diambil dari Di antara.
Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebutkan saran Prabowo pantas untuk dibicarakan selanjutnya buat membenahi mekanisme demokrasi di Indonesia.